TARAKAN – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Utara, Niky Saputra, akhirnya angkat bicara terkait polemik mosi tidak percaya yang tengah mengemuka di tubuh organisasi profesi wartawan tersebut.
Niky menegaskan, dinamika internal seharusnya tidak dibawa ke ranah publik karena berpotensi merusak citra PWI maupun profesi wartawan secara keseluruhan.
“Kalau masalah organisasi dibawa keluar, itu justru bisa mempermalukan organisasi. Saya diam bukan berarti tidak berani, hanya malas meladeni hal-hal seperti itu. Sebab yang tercoreng bukan pribadi, tapi profesi kita sebagai wartawan,” ujarnya, Senin (25/8/2025).
Ia mengaku selama ini telah berupaya merangkul semua pengurus dan anggota PWI Kaltara. Namun, dinamika perbedaan sikap dan pandangan dalam tubuh organisasi kerap menjadi hambatan.
“Sebagai ketua, saya tetap bertanggung jawab mendorong jalannya organisasi. Kalau kegiatan berhasil, kadang dianggap tidak melibatkan teman-teman, padahal sejak awal selalu saya rangkul. Tapi memang tidak semua bisa puas,” ungkapnya.
Niky juga menegaskan, perbedaan pandangan dalam forum, termasuk kongres, semestinya dihargai dan tidak dijadikan alasan untuk saling menjatuhkan.
“Dalam bilik suara, setiap orang punya hak memilih. Saya hanya bilang, saya tidak mau berkhianat dengan pilihan saya sendiri. Harusnya saling menghargai, bukan malah membuat mosi tidak percaya,” tambahnya.
Terkait polemik yang berkembang, Niky menyatakan siap menyerahkan permasalahan ini ke PWI Pusat untuk mendapatkan keputusan yang adil.
“Setelah ini, saya serahkan sepenuhnya ke PWI Pusat. Biar pusat yang menilai dan memutuskan. Jangan sampai hanya karena beda pandangan di kongres, lalu saya dianggap melanggar AD/ART,” tegasnya.
Ia berharap persoalan ini segera diselesaikan secara baik agar tidak menurunkan kepercayaan publik terhadap PWI maupun wartawan di Kalimantan Utara.(BNJ)
