TANJUNG SELOR – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong peningkatan transparansi di lingkungan pemerintahan melalui kegiatan pendampingan kepada perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
Kegiatan yang berlangsung pada 14 April 2026 di Tanjung Selor ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Fajar Mentari, menegaskan bahwa pendampingan ini merupakan langkah strategis agar seluruh badan publik mampu menjalankan kewajiban keterbukaan informasi secara optimal.
“Melalui pendampingan ini, kami ingin memastikan setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang utuh terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat, tepat, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan, transparansi tidak hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sementara itu, pada 16 April 2026, Komisioner KI Kaltara Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Berlanta Ginting, juga melaksanakan kegiatan pendampingan di Kabupaten Bulungan.
Dalam kegiatan tersebut, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi publik. Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya bergantung pada sistem yang tersedia, tetapi juga pada kesiapan aparatur dalam memahami regulasi dan memberikan pelayanan yang responsif.
“Pendampingan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman teknis sekaligus membangun komitmen bersama dalam mewujudkan badan publik yang informatif,” ungkapnya.
Di akhir kegiatan, Fajar Mentari berharap seluruh perangkat daerah serta pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Utara dapat terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan guna mendorong terciptanya budaya transparansi di lingkungan pemerintahan.
“Kami berharap keterbukaan informasi tidak hanya dipenuhi sebagai standar, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat,” tutupnya.(****)
