Kaltara – Komisi II DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat kerja bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara untuk membahas tentang program-program pertanian dan ketahanan pangan di daerah tersebut. pada hari Rabu (04/06/25).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Kaltara, H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL dan H. Muddain, ST. Dipimpin oleh Robenson Tadem, dalam rapat tersebut membahas terkait realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan rencana Pembukaan lahan Persawahan di Wilayah Kalimantan Utara.
Rapat kerja ini dihadiri oleh anggota Komisi II DPRD Kaltara, pejabat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara, serta stakeholder terkait lainnya. Dalam rapat tersebut, dibahas tentang berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kaltara, serta strategi untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian.
“Rapat kerja ini sangat penting untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara DPRD dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara dalam memajukan sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah kita,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kaltara.
Dalam rapat tersebut, juga dibahas tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian, serta meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut.
“Komisi II DPRD Kaltara akan terus mendukung dan memantau pelaksanaan program-program pertanian dan ketahanan pangan di Kaltara, serta memastikan bahwa program-program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah kita,” tambah Ketua Komisi II DPRD Kaltara.
Rapat kerja ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antara DPRD dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara dalam memajukan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kaltara.
Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kaltara, Optimalisasi lahan sawah baru mencakup 45% dari target saat ini. Selain itu berdasarkan instruksi presiden tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, maka untuk memperlancar berjalannya program tersebut dibentuk Brigade Pangan atau petani milenial yang bekerjasama dengan bulog untuk mengatur harga.
Dalam kesempatan tersebut, dinas PUPR Perkim selaku mitra pertanian juga turut hadir. Pihaknya menjelaskan bahwa area yang telah memiliki saluran beserta pintu air adalah sebanyak 6.300 hektar yang sumber pendanaannya dari APBD Provinsi Kalimantan Utara.
Banyak area potensial yang belum mempunyai cetak sawah, dalam hal ini dinas PUPR Perkim mengajak Dinas Pertanian untuk saling mendukung.
Menanggapi hal yang telah disampaikan, DPRD mengharapkan adanya perencanaan matang lintas OPD dalam upaya mendorong program Swasembada Pangan ini, dan untuk fokus di satu titik terlebih dahulu agar dapat dijadikan sebagai percontohan.(ADV)
