Tarakan – Ketua Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KORWIL KSBSI) Kalimantan Utara (Kaltara), Raden Yusuf, mengajak masyarakat menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait administrasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Raden menilai polemik hukum dan politik yang berkepanjangan berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat. Dia mengingatkan agar perhatian publik tidak terus tersita oleh persoalan tersebut hingga melupakan isu strategis, terutama kesejahteraan pekerja dan penciptaan lapangan kerja.
“Korwil KSBSI menghormati proses hukum yang berjalan secara konstitusional. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi putusan MK secara bijak dan tidak memperpanjang polemik yang berpotensi mengganggu persatuan,” ujar Raden Yusuf, Kamis (15/10/26).
Menurutnya, perbedaan pandangan perlu disikapi dengan bijak dan kepala dingin. Pemahaman yang belum menyeluruh terhadap pertimbangan hukum, ditambah beragam informasi yang beredar di ruang publik, dapat memunculkan persepsi berbeda terhadap putusan tersebut.
Ia mengingatkan hal itu, agar perbedaan pendapat tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk memperuncing polarisasi. Situasi tersebut dikhawatirkan mengganggu kerukunan sosial serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan pemerintahan.
KSBSI Kaltara Ajak Masyarakat Fokus pada Kesejahteraan Buruh
Raden Yusuf menegaskan, perhatian masyarakat perlu kembali diarahkan pada persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat. Di antaranya perlindungan hak-hak pekerja, peningkatan kesejahteraan buruh, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta pemerataan pembangunan khususnya di Kaltara.
“Bagi kami, persoalan kesejahteraan pekerja, perlindungan hak buruh, dan penciptaan lapangan kerja yang layak harus tetap menjadi perhatian bersama. Stabilitas dan persatuan bangsa sangat penting agar pembangunan berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan,” tegasnya.
Suasana yang kondusif, beber Raden, merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, masyarakat diharapkan tetap menjaga persatuan meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam menyikapi persoalan hukum dan politik.
KSBSI Kaltara berharap seluruh elemen masyarakat dapat menghormati proses hukum yang berlaku dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas perbedaan pendapat.
Dengan demikian, perhatian bersama dapat difokuskan pada agenda yang lebih mendesak, yakni memperjuangkan hak pekerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. (Amin)
