By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Borneo News JournalistBorneo News JournalistBorneo News Journalist
Font ResizerAa
  • Beranda
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Zona Borneo
    • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Pendidikan
    • Kuliner
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Internasional
    • Opini
  • TV Online
Reading: Mendagri Minta Daerah Perkuat Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah
Share
Font ResizerAa
Borneo News JournalistBorneo News Journalist
  • TV Online
  • Tarakan
  • Bulungan
  • Nunukan
  • Malinau
  • Tana Tidung
  • Zona Borneo
Search
  • Beranda
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Zona Borneo
    • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Pendidikan
    • Kuliner
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Internasional
    • Opini
  • TV Online
AdvetorialKaltara

Mendagri Minta Daerah Perkuat Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

Redaksi
Last updated: 12 Mei 2026 15:38
Redaksi
Published: 12 Mei 2026
Share
SHARE

TANJUNG SELOR – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah melalui regulasi dan kebijakan daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026 yang digelar secara virtual oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Senin (11/5/2026).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara turut mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, yang dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., mewakili Gubernur Kaltara.

- Advertisement -
Ad imageAd image

Dalam arahannya, Tito Karnavian menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menyusun regulasi turunan, baik berupa peraturan daerah maupun instruksi teknis untuk mendukung pelaksanaan pendidikan antikorupsi.

“Kami berharap daerah dapat meninjau kembali pelaksanaan pendidikan antikorupsi dan melakukan pembaruan bila diperlukan,” kata Tito.

Menurutnya, pendidikan antikorupsi tidak hanya diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, tetapi juga perlu diintegrasikan dalam aktivitas ekstrakurikuler di sekolah.

Selain itu, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan diminta aktif menyampaikan hasil implementasi pendidikan antikorupsi melalui platform yang disediakan KPK.

Panduan Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026 sendiri memuat lima kompetensi utama, yakni menaati aturan, memahami konsep kepemilikan, menjaga amanah, mengelola dilema etis, serta membangun budaya antikorupsi.

Dengan peluncuran panduan tersebut, pemerintah berharap budaya antikorupsi dapat ditanamkan sejak usia dini sehingga mampu membentuk generasi penerus bangsa yang berintegritas dan bertanggung jawab.(adv

DPRD Kaltara Gelar Rapat Paripurna ke-28, Fraksi-Fraksi Setujui Raperda APBD Perubahan 2025
Video Viral Soal Jalan Krayan Dibangun Pakai Dana Masyarakat, Pemdes: Itu Hoaks!
Ketua KONI Malinau Raih SIWO PWI Award 2025 Kategori KONI Terdinamis
Kunjungan dan Pemberian Bantuan kepada Anak-Anak/Balita yang Terkena Stunting
Satpol PP Amankan Pelaku Pencurian Uang Masjid Yang Diduga ODGJ
Share This Article
Facebook Email Print
Borneo News JournalistBorneo News Journalist
© 2020 - 2024 - PT. YAFRAN BORNEO MULTIMEDIA | Borneonewsjournalist.co.id
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?