TARAKAN, KALTARA – Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 menggelar rapat konfirmasi dan klarifikasi data hasil monitoring bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Kamis hingga Jumat, 23–24 April 2026 tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian, didampingi Sekretaris Pansus Herman, serta dihadiri anggota pansus lainnya, yakni Yancong, Ruman Tumbo, Alimuddin, Hamka M, dan Syamsuddin Arfah.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari monitoring lapangan yang sebelumnya telah dilakukan Tim Pansus LKPj terhadap sejumlah program pemerintah daerah.
Ketua Pansus, Dino Andrian, mengatakan proses konfirmasi dan klarifikasi menjadi tahapan penting untuk memastikan kesesuaian antara laporan OPD dengan kondisi riil di lapangan.
“Rapat konfirmasi dan klarifikasi ini menjadi bagian krusial untuk memastikan bahwa seluruh data yang disampaikan benar-benar valid dan sesuai dengan fakta di lapangan. Kami ingin memastikan program pemerintah berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selama rapat berlangsung, sejumlah OPD hadir secara bergantian untuk memaparkan capaian program serta memberikan klarifikasi atas hasil monitoring yang dilakukan pansus.
Beberapa OPD yang hadir di antaranya RSUD dr. H. Jusuf SK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Utara, hingga Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.(****)
