BULUNGAN – Kehadiran Presiden RI Joko Widodo pada acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Skotlandia beberapa waktu lalu, membahas soal perubahan iklim (COP26). Di mana rencananya pemerintah akan melakukan restorasi hutan agar bisa mencapai nol emisi.
Melihat itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berharap kedepannya pemerintah pusat dapat memberikan perhatian besar kepada Kaltara. Terlebih Provinsi Kaltara memiliki hutan yang sangat luas.
“Presiden Joko Widodo memberikan perhatiannya terhadap Kaltara terutama di sektor kehutanannya. Mudah-mudahan kedepan karbon rate kita punya nilai strategis dan ekonomis,” ungkap Wakil Gubernur Kaltara, Yansen TP, Senin 8 November 2021.
Dia menerangkan, hutan Kaltara memiliki kontribusi besar terhadap paru-paru dunia namun tidak pernah ada dampaknya kepada Kaltara. Dia melihat beberapa daerah itu sudah menjual karbonnya, sedangkan Kaltara belum ada sama sekali.
“Mudah-mudahan ini bisa dirumuskan formulasi pendapatan daerah itu dari karbon rate. Selama ini tidak,” terangnya.
Yansen menyampaikan, saat menjabat Bupati Malinau, dia pernah membuat kebijakan dengan formulasi pendapatan daerah itu dari sektor kehutanan. Kini Pemprov Kaltara tengah merencanakan menjajaki sektor itu, pasalnya hutan Kaltara sangat luas.
“Termasuk perbatasan, kita punya hutan batas itu sekitar 2 ribu hektare lebih. Itukan berdampak pada kepentingan negara, harusnya ada kontribusi negara kepada Provinsi Kaltara,” ujarnya.
Diketahui hutan perbatasan juga dinilai tidak kecil, bahkan bisa menghasilkan uang triliun karena berada di beranda perbatasan negara. Selama ini hanya tersentral di pusat, di mana pemasukan semua masuk ke negara. Hasil baginya inilah yang diharapkan untuk pembangunan perbatasan.
Selama ini tidak diberikan perhatian, itulah yang sedang kita perjuangkan. Saya ingatkan masyarakat agar menjaga dan pelihara aset kita yang ada,” tutupnya.
