BERAU, KALTIM – Persoalan penyerapan tenaga kerja lokal serta transparansi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Berau bersama sejumlah perusahaan pertambangan batu bara, Senin (9/3/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang gabungan komisi DPRD Berau tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi Aliansi Bersama Untuk Negeri yang menuntut kejelasan terkait pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang untuk periode 2024–2025.
Namun, jalannya rapat sempat menuai kekecewaan dari pihak DPRD karena dari 10 perusahaan tambang yang diundang, hanya empat perusahaan yang hadir memenuhi panggilan dewan.
Empat perusahaan yang hadir yakni PT Marina Bara Lestari, Kaltim Jaya Bara, Hamparan Anugerah Abadi, dan Supra Bara Energi.
Sementara enam perusahaan lainnya tidak menghadiri rapat tersebut, yakni PT Berau Coal, Dian Jaya Artha, Nusantara Energi, Berau Bara Abadi, Energi Persada Nusantara, dan Pratama Sumber Bumi Raya.
Meski demikian, DPRD tetap melanjutkan pembahasan dengan memfokuskan perhatian pada isu krusial, yakni sejauh mana keterlibatan tenaga kerja lokal dalam operasional sektor pertambangan di Kabupaten Berau.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap perusahaan yang mangkir dari undangan rapat tersebut.
Ia memastikan DPRD akan kembali melayangkan undangan kepada perusahaan yang tidak hadir agar dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan CSR dan PPM kepada publik.
“Kami akan mengundang kembali perusahaan yang tidak hadir pada rapat hari ini dalam RDP lanjutan. Kami berharap seluruh perusahaan dapat hadir agar pembahasan ini berjalan menyeluruh,” ujar Dedy.
DPRD Berau menilai keterlibatan perusahaan tambang dalam penyerapan tenaga kerja lokal serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat harus berjalan secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Bumi Batiwakkal.
Reporter : Hendra Sitorus | Biro Berau
