TARAKAN, KALTARA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Jufri Budiman, menggelar kegiatan reses Masa Persidangan II Tahun 2026 bersama masyarakat RT 11 Binalatung, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Kegiatan ini berlangsung dengan antusiasme tinggi dari warga yang hadir untuk menyampaikan berbagai aspirasi.
Dalam reses tersebut, Jufri Budiman yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kaltara menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk bersilaturahmi sekaligus menyerap langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk turun langsung ke dapil, berdiskusi, dan mendengar masukan masyarakat, khususnya di RT 11 Binalatung, Pantai Amal,” ujar Jufri Budiman.
Sejumlah aspirasi disampaikan warga, salah satunya terkait kondisi jalan penghubung dari kawasan Providen menuju Selipi yang saat ini berada di wilayah aset Pertamina. Jalan tersebut dinilai belum memadai, terutama saat musim hujan karena rawan longsor dan menyulitkan akses transportasi hasil pertanian.
“Warga berharap jalan ini dapat diperbaiki secara permanen dan dijadikan akses alternatif kedua, karena banyak petani di wilayah tersebut yang kesulitan mengangkut hasil pertanian ke pasar,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Jufri Budiman menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Wakil Wali Kota Tarakan serta pihak terkait agar status kewenangan jalan tersebut dapat dihibahkan kepada Pemerintah Kota Tarakan. Dengan begitu, perbaikan dan pemeliharaan jalan dapat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Jika sudah menjadi kewenangan pemerintah kota, tentu jalan ini bisa ditangani lebih optimal sehingga benar-benar bermanfaat bagi para petani dan masyarakat,” tambahnya.
Selain infrastruktur, persoalan harga rumput laut juga menjadi perhatian utama dalam reses tersebut. Jufri mengakui keluhan petani rumput laut terkait harga jual yang rendah bukanlah masalah baru dan kerap terjadi di Kalimantan Utara, khususnya di Tarakan.
“Harga rumput laut ini menjadi PR kami bersama. Kami terus berdiskusi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota, meskipun penentuan harga juga berkaitan dengan kebijakan di tingkat pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ungkapnya.
Menurutnya, perbedaan harga rumput laut antara Tarakan dan daerah lain seperti Nunukan dipengaruhi oleh faktor akses distribusi dan biaya transportasi menuju pabrik pengolahan di Sulawesi maupun Pulau Jawa.
Sebagai solusi jangka menengah, DPRD Kaltara mendorong pembukaan jalur distribusi baru dengan memanfaatkan akses langsung dari Tarakan menuju Parepare, Sulawesi Selatan, yang memiliki pabrik pengolahan rumput laut.
“Kami berupaya agar ada akses transportasi langsung dari Tarakan ke Parepare, sehingga petani tidak perlu memutar jalur distribusi. Dengan begitu, biaya angkut bisa ditekan dan harga jual rumput laut bisa lebih baik,” jelas Jufri.
Ke depan, DPRD Kaltara akan melakukan koordinasi intensif dengan Gubernur Kalimantan Utara, Wali Kota Tarakan, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk segera merumuskan langkah teknis guna menyelamatkan harga rumput laut.
“Kami ingin petani rumput laut bisa tersenyum. Karena ketika petani sejahtera, perekonomian daerah juga akan ikut bergerak,” pungkasnya.
