TARAKAN, KALTARA – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri PPPA RI, Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si., dan berlangsung di Hotel Swiss-Bell Tarakan, Jumat (9/1/2026).
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Utara, jajaran Forkopimda Kaltara, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Utara. Pertemuan tersebut membahas berbagai tantangan pembangunan daerah, khususnya terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Malinau menyampaikan kondisi geografis Kabupaten Malinau yang sangat luas dan sebagian wilayahnya sulit dijangkau. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan besar dalam penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Beberapa kecamatan di wilayah perbatasan hanya dapat diakses melalui transportasi udara atau perjalanan panjang menggunakan jalur sungai dan jalan darat yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan biaya pelayanan menjadi sangat tinggi dan menyulitkan pemerataan layanan,” ujar Jakaria.
Meski menghadapi keterbatasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malinau tetap berkomitmen menjalankan berbagai program prioritas, khususnya di bidang pendidikan. Salah satunya melalui program wajib belajar, di mana pemerintah daerah menanggung seluruh biaya pendidikan dasar, termasuk penyediaan perlengkapan sekolah bagi peserta didik.
Selain itu, Pemkab Malinau juga menjalankan program Desa Sarjana, yakni bantuan biaya pendidikan perguruan tinggi bagi minimal satu anak dari setiap desa setiap tahunnya, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Wakil Bupati Malinau berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian PPPA, dapat memberikan dukungan yang lebih kuat untuk mempererat kerja sama pembangunan di wilayah perbatasan. Ia menegaskan bahwa penguatan peran perempuan dan perlindungan anak merupakan kunci penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara adil, merata, dan inklusif di seluruh wilayah Kalimantan Utara.(****)
Sumber : PROKOPIM MALINAU
Berita: Noor Halik
Foto : Noor Halik
