Malinau – Bupati Malinau Wempi W. Mawa menyoroti persoalan kesejahteraan warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Menurutnya, isu kemartabatan bangsa tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada kebutuhan pokok dari negara tetangga.
Hal itu disampaikan Wempi dalam Seminar Nasional bertema “Perbatasan Kuat, Indonesia Bermartabat” yang digelar di Malinau, Jumat (24/10/2025). Ia menegaskan, pembangunan perbatasan harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek pertahanan dan keamanan.
“Jangan bilang kehormatan bangsa, tapi perutnya tidak terhormat. Bagaimana kita mau bicara martabat kalau rakyat di perbatasan belum sejahtera?” kata Wempi di hadapan peserta seminar.
Wempi menjelaskan, masyarakat di perbatasan menghadapi situasi sulit karena harga kebutuhan di Malaysia sering kali lebih murah dibandingkan di wilayah Indonesia. Menurutnya, hal ini membuat perdagangan lintas batas menjadi hal yang lumrah terjadi.
“Rakyat butuh hidup, butuh makan, butuh kesehatan. Mereka akan memilih harga yang lebih murah dan terjangkau. Ini realitas, bukan pengkhianatan,” ujarnya.
Ia menilai, infrastruktur yang belum memadai menjadi salah satu penyebab lemahnya daya saing ekonomi di perbatasan. Jika akses jalan dan konektivitas masih terbatas, maka distribusi barang pun terhambat.
“Kalau harga dari bawah lebih murah, bukan tidak mungkin warga Malaysia berbelanja ke daerah kita. Tapi kalau sebaliknya, ya rakyat kita yang ke sana,” ucapnya.
Selain ekonomi, Wempi juga menyoroti ancaman penyelundupan dan narkoba yang marak di wilayah perbatasan. Ia menyebut hal itu sebagai “kebocoran negara” yang harus segera diatasi dengan pendekatan menyeluruh.
“Perdagangan di garis perbatasan itu sangat mungkin membuka peluang kejahatan. Maka kita harus memproteksi bukan hanya secara ekonomi, tapi juga dari sisi spiritual, adat istiadat, dan penegakan hukum,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Wempi juga menyinggung soal Daerah Otonomi Baru (DOB) dan wacana otonomi khusus bagi wilayah perbatasan yang sedang dibahas pemerintah pusat. Ia berharap daerah seperti Malinau mendapat perhatian lebih.
“Untuk daerah perbatasan ini harus ada kebijakan khusus, termasuk pemberian kewenangan yang lebih besar. Kepala daerah sering terbatas dalam mengambil kebijakan padahal masalah di lapangan sangat kompleks,” ujarnya.
Menurut Wempi, pembangunan perbatasan bukan hanya soal menjaga garis batas negara, tetapi juga tentang menjaga martabat rakyat yang tinggal di sana.
“Perbatasan itu bukan sekadar pagar, tapi wajah depan bangsa. Kalau masyarakatnya sejahtera, di situlah kehormatan Indonesia sebenarnya,” tutupnya.(***)
