TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar Workshop Petunjuk Teknis Integrasi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) serta Kebijakan Nasional Terkait ATM Tingkat Provinsi Kaltara sebagai upaya memperkuat integrasi program kesehatan ke dalam pembangunan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Pangeran Khar, Senin (11/5), dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M.
Dalam kesempatan tersebut, Denny menegaskan bahwa target eliminasi ATM tahun 2030 harus menjadi perhatian bersama seluruh sektor, bukan hanya tanggung jawab dinas kesehatan.
Ia menyebut persoalan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria memiliki kaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat, kualitas lingkungan, tingkat kemiskinan, hingga ketenagakerjaan.
Karena itu, integrasi program ATM dinilai penting agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
“Penanganan ATM harus menjadi bagian dari pembangunan daerah, baik dalam RPJMD, RKPD maupun penganggaran tahunan,” kata Denny.
Melalui workshop yang melibatkan Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia (Adinkes) tersebut, pemerintah daerah mendorong sinkronisasi program lintas perangkat daerah agar kebijakan penanganan ATM berjalan lebih efektif.
Tak hanya pemerintah, Pemprov Kaltara juga mengajak dunia usaha, organisasi sosial, dan Baznas untuk turut mendukung edukasi serta pembiayaan program kesehatan masyarakat.
Denny menilai kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Ia berharap workshop ini menghasilkan langkah konkret dan strategi terpadu dalam percepatan eliminasi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Kalimantan Utara.
“Target 2030 bukan sekadar batas administratif, tetapi upaya bersama menyelamatkan generasi masa depan,” tutupnya. (Adv)
