TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, SE., MM., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Senin (11/5/2026).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengendalian inflasi daerah. Rakor ini juga dirangkaikan dengan peluncuran buku panduan serta bahan ajar pendidikan antikorupsi bagi lingkungan pemerintahan daerah.
Kehadiran Ketua DPRD Kaltara dalam forum tersebut menunjukkan komitmen lembaga legislatif daerah dalam mendukung langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Pengendalian inflasi menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, mengingat stabilitas harga memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, hingga perangkat daerah dinilai sangat penting untuk memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif.
Selain membahas strategi pengendalian inflasi, kegiatan tersebut juga menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai upaya membangun budaya integritas di lingkungan birokrasi. Peluncuran buku panduan dan bahan ajar diharapkan menjadi instrumen pendukung dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini di sektor pemerintahan.
Rakor ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala instansi vertikal, serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Dengan adanya koordinasi lintas sektor ini, diharapkan upaya pengendalian inflasi di Kalimantan Utara dapat berjalan lebih optimal, seiring dengan penguatan komitmen menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.(****)
