TARAKAN – Aliansi Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pertahanan Pejuang Dayak Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) menyatakan penolakan terhadap permohonan uji materiil Pasal 69 ayat (2) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Penolakan tersebut didasari kekhawatiran terhadap keberlangsungan tradisi berladang masyarakat adat yang selama ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan sosial serta budaya masyarakat Dayak.
Ketua DPW TBBR Provinsi Kalimantan Utara, Mangku Muriono Ibit, menilai penghapusan ketentuan pengecualian pembukaan lahan berdasarkan kearifan lokal berpotensi mempersempit ruang hidup masyarakat adat.
Menurutnya, tanah, hutan, sungai, dan lingkungan alam bukan sekadar sumber penghidupan bagi masyarakat Dayak, melainkan juga bagian penting dari identitas, kebudayaan, sejarah, serta keberlangsungan generasi.
TBBR menegaskan, masyarakat adat Dayak tetap memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Organisasi tersebut juga menolak praktik pembakaran lahan secara liar dan tidak terkendali yang dapat merusak ekosistem serta menimbulkan kabut asap.
Namun, TBBR menilai praktik pembukaan lahan untuk berladang secara tradisional yang dilakukan dengan mengikuti aturan dan kearifan lokal tidak dapat disamakan dengan pembakaran lahan secara sembarangan.
Dalam ketentuan Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH, pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal dibatasi paling luas dua hektare untuk setiap kepala keluarga dan diperuntukkan bagi penanaman varietas lokal.
Selain itu, lahan yang dibuka wajib dikelilingi sekat bakar guna mencegah api merambat ke area sekitarnya.
TBBR memandang ketentuan tersebut sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap praktik tradisional masyarakat adat dalam mengelola lahan pertanian.
Organisasi ini juga mengingatkan bahwa apabila pengecualian tersebut dihapus tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokal, dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum hingga risiko kriminalisasi terhadap masyarakat yang menjalankan tradisi berladang secara turun-temurun.
Atas dasar itu, TBBR mendesak Mahkamah Konstitusi agar mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat serta aspek kearifan lokal dalam memutus permohonan uji materiil tersebut.
TBBR berharap negara tetap memberikan ruang perlindungan terhadap tradisi masyarakat adat, sekaligus memastikan pengelolaan lingkungan hidup berjalan secara bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan.
Melalui sikap tersebut, TBBR kembali menegaskan pesan perjuangan masyarakat adat Dayak, bahwa hutan merupakan sumber kehidupan, tanah adalah identitas, dan kearifan lokal merupakan warisan budaya yang harus dihormati serta dilindungi.
Catatan: Pernyataan ini merupakan sikap TBBR terhadap permohonan uji materiil yang sedang menjadi perhatian. Putusan mengenai konstitusionalitas ketentuan tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. (****)
