SAMARINDA – Massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMKT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Rabu (21/5/2026) sekitar pukul 13.00 WITA. Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait dinamika pemerintahan di Kalimantan Timur, termasuk dorongan agar dilakukan mekanisme pengawasan politik melalui hak angket oleh DPRD Kalimantan Timur terhadap kebijakan pemerintah provinsi.
Berbagai poster dan spanduk dibentangkan peserta aksi, sementara orasi dilakukan secara bergantian di depan pagar kantor gubernur. Massa menuntut adanya keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta kejelasan terhadap berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Salah satu orator dalam aksi menyampaikan bahwa aspirasi yang mereka bawa merupakan bentuk desakan agar proses pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara terbuka dan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Rakyat menginginkan kejelasan dan transparansi. Jika memang tidak ada persoalan, maka mekanisme politik yang tersedia harus dibuka secara terang,” ujar salah satu orator dalam aksi.
Isu mengenai hak angket menjadi sorotan utama dalam demonstrasi tersebut. Hak angket merupakan instrumen pengawasan politik yang dimiliki DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai strategis dan berdampak luas bagi masyarakat.
Perpindahan lokasi aksi dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ke Kantor Gubernur menunjukkan meningkatnya tekanan dari kelompok massa yang ingin agar tuntutan mereka mendapat perhatian langsung dari pemerintah provinsi.
Aksi unjuk rasa berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif meski suasana sempat memanas akibat seruan massa yang terus menggema di depan kantor pemerintahan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun DPRD Kalimantan Timur terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi.
APMKT menyatakan akan terus mengawal isu tersebut dan membuka kemungkinan untuk kembali menggelar aksi lanjutan apabila aspirasi mereka tidak mendapatkan tanggapan.(****)
Reporter : (Hendra Sitorus)
