TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong Lembaga Perempuan Dayak (LPD) Provinsi Kaltara untuk mengambil peran aktif dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat, khususnya terkait pemberdayaan perempuan di wilayah perbatasan dan penanganan pernikahan usia dini.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Kaltara melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, saat pelantikan Pengurus LPD Provinsi Kaltara periode 2026–2031 di Tanjung Selor, Senin malam (25/5).
Menurut Pollymaart, perempuan memiliki kekuatan besar dalam membangun keluarga sekaligus masyarakat. Karena itu, organisasi perempuan diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan sosial yang positif.
Ia menekankan terdapat dua isu penting yang perlu menjadi perhatian kepengurusan baru LPD di bawah kepemimpinan Korni Serliany Ingkong Ala.
Pertama, tantangan pembangunan sosial dan ekonomi di kawasan perbatasan yang masih membutuhkan intervensi program pemberdayaan perempuan agar kesejahteraan keluarga semakin meningkat.
Kedua, fenomena pernikahan usia dini yang masih terjadi dan dinilai berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, serta masa depan generasi muda di Kalimantan Utara.
“Perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan. Karena itu, organisasi seperti LPD diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan perubahan nyata di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, ia menegaskan komitmen Pemprov Kaltara untuk mendukung berbagai organisasi masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan sosial dan pembangunan daerah.
Pelantikan pengurus baru LPD ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya berbagai program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya perempuan Dayak di Kalimantan Utara.
Di akhir sambutannya, Pollymaart mengingatkan pentingnya menjaga nama baik organisasi melalui integritas, semangat gotong royong, dan kerja sama lintas sektor demi mendukung pembangunan Bumi Benuanta.(****)
