TANJUNG SELOR – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, mengapresiasi pelaksanaan seminar nasional pembahasan Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) yang digagas Aliansi Masyarakat Perbatasan dengan menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat.
Menurut Nasir, forum tersebut menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk memperoleh penjelasan komprehensif terkait perjuangan pemekaran wilayah di perbatasan. Ia menilai kehadiran narasumber pusat memberi akses informasi yang lebih ringkas dan tepat sasaran.
“Kita dari DPRD tentu mendukung penuh kegiatan aliansi hari ini. Apalagi narasumbernya langsung dari pusat sehingga masyarakat bisa mendengar secara jelas dan rinci,” ujar Nasir, Selasa (25/11/25).
Ia menyebut, langkah aliansi menghadirkan pemateri dari pemerintah pusat menandakan efisiensi sekaligus kepedulian terhadap masyarakat perbatasan. Warga tidak lagi perlu jauh-jauh ke Jakarta hanya untuk mendapatkan penjelasan terkait proses pembentukan DOB.
“Tidak perlu masyarakat kita berbondong-bondong ke Jakarta. Hari ini, seluruh informasi bisa didengar langsung di daerah,” tegasnya.
Meski demikian, Nasir menegaskan bahwa persoalan utama pemekaran bukan terletak pada kesiapan daerah, melainkan pada kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru yang masih berlaku di tingkat pusat.
“Selama moratorium belum dicabut, proses tidak bisa berjalan. Kendalanya bukan di daerah, melainkan di pemerintah pusat,” tandasnya
Ia berharap penyampaian langsung dari pejabat pusat melalui forum tersebut dapat memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus menjadi dorongan moral agar aspirasi pemekaran wilayah tetap diperjuangkan.
