TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara terus memperkuat budaya integritas dan pengendalian risiko sebagai langkah strategis menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, saat membuka Sosialisasi Efektivitas Pengendalian Risiko Integritas Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (11/5).
Dalam arahannya, Wagub menilai keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola risiko dan menjaga integritas aparatur.
Ia menekankan bahwa setiap perangkat daerah harus mampu membangun sistem pengendalian internal yang kuat agar pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
“Pengendalian risiko bukan hanya tugas inspektorat, tetapi tanggung jawab seluruh pimpinan dan jajaran,” tegas Ingkong Ala.
Menurutnya, koordinasi dan sinergi antarorganisasi perangkat daerah menjadi kunci penting dalam memastikan seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai target.
Selain itu, identifikasi risiko sejak awal juga diperlukan agar berbagai hambatan dapat diantisipasi lebih cepat.
Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta mendukung survei efektivitas pengendalian risiko integritas yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Wagub menilai survei tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Ini bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama pembangunan. Karena itu, integritas harus menjadi nilai utama dalam setiap pengabdian kita,” tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekprov Kaltara Denny Harianto, Kepala Perwakilan BPKP Kaltara Sindu Senjaya Aji, serta jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara.(adv)
