TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Komisi IV, Dino Andrian, memilih pendekatan yang lebih santai dan dekat dengan masyarakat dalam menyampaikan kinerja legislatif sekaligus menyerap aspirasi warga.
Melalui rekaman Podcast Benuanta Episode 2 yang digelar pada Jumat (5/6/2026), Dino meninggalkan kesan formal ruang sidang dan beralih ke suasana dialog yang lebih akrab. Konsep podcast tersebut mengusung obrolan santai namun tetap membahas isu-isu penting yang menjadi perhatian masyarakat.
Menurut Dino, media podcast menjadi sarana efektif untuk mendekatkan masyarakat dengan tugas dan fungsi anggota legislatif, sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara wakil rakyat dan konstituennya.
“Saya sengaja lakukan ini agar tidak terasa kaku dan bertele-tele. Lewat obrolan santai, warga Kaltara bisa memahami langsung apa yang kami kerjakan, sekaligus menyampaikan apa yang mereka butuhkan,” ujarnya.
Dalam podcast berdurasi sekitar 30 menit tersebut, Dino membahas berbagai isu strategis yang menjadi ruang lingkup kerja Komisi IV DPRD Kaltara, di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial kemasyarakatan.
Selain memberikan penjelasan terkait program dan kebijakan yang sedang berjalan, podcast tersebut juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi melalui kolom komentar siaran langsung.
Sejumlah aspirasi yang masuk mencakup persoalan beasiswa pendidikan, layanan kesehatan melalui BPJS, hingga berbagai kebutuhan sosial lainnya. Dino menegaskan seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja dan agenda resmi DPRD.
“Podcast ini bukan sekadar hiburan. Ini saluran resmi. Kalau warga sulit datang ke kantor, kami yang mendatangi mereka. Masukan hari ini adalah tanggung jawab saya di meja sidang besok,” tegasnya.
Melalui inovasi komunikasi tersebut, Dino berharap masyarakat semakin memahami peran DPRD sekaligus merasa lebih mudah dalam menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat yang mereka pilih. Pendekatan digital ini juga dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat partisipasi publik dalam proses pembangunan di Kalimantan Utara.(****)
