NUNUKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan. Sejumlah tantangan pembangunan menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Penyelarasan Rencana Aksi Strategis Kebijakan dan Penguatan Kemandirian Wilayah Perbatasan Tahun 2026.
Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, mengungkapkan bahwa wilayah perbatasan masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kondisi geografis yang berat hingga keterbatasan infrastruktur dasar.
Selain itu, persoalan lintas batas negara dan aktivitas ilegal di wilayah darat maupun laut juga menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian bersama.
“Wilayah perbatasan memiliki tantangan yang kompleks, baik dari sisi aksesibilitas, keamanan maupun pelayanan dasar masyarakat,” katanya.
Ingkong menjelaskan, karakteristik wilayah Nunukan yang beragam membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda di setiap kawasan. Kawasan pesisir seperti Pulau Nunukan dan Sebatik memerlukan strategi tersendiri, begitu pula wilayah perkebunan di Sei Menggaris dan Tulin Onsoi, hingga kawasan pedalaman dataran tinggi Krayan.
Menurutnya, pembangunan yang terintegrasi antarwilayah menjadi langkah penting agar seluruh kawasan perbatasan dapat berkembang secara merata dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, media massa, serta masyarakat dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan.
“Sinergi dan sinkronisasi menjadi kunci utama dalam memperkuat pembangunan wilayah perbatasan,” tegasnya. (Adv)
