TARAKAN – belum selesainya persoalan status lahan dan gedung kantor DPRD Kota Tarakan yang diklaim oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, membuat DPRD Tarakan untuk mengusulkan pembangunan gedung yang baru.
Diungkapkan Wakil Ketua DPRD Tarakan, Yulius Dinandus, sejak DPRD Tarakan mendapat surat intruksi untuk angkat kaki dari salah satu gedung yang ditempati saat ini, membuat DPRD Tarakan harus siap kapan saja untuk melepaskan salah satu gedung yang ditempatinya dan harus bersiap mengantisipasi gugatan lanjutannya.
“Kami memang pernah mendapat surat dari pak Irianto Lambrie, kalau kami diminta meninggalkan tempat ini untuk memperjelas status aset Provinsi di kantor DPRD. Akan Tetapi kami juga memiliki surat, bahwa komplek ini tidak sepenuhnya milik provinsi. Sebagian juga milik pemkot, tapi di dalam itu memang yang menjadi bagian dari tanah provinsi,” ungkapnya, (09/02).
Disamping persoalan status lahan dan bangunan tersebut, faktor meningkatnya jumlah anggota fraksi membuat kantor tersebut dinilai sudah tidak memadai, karena bertambahnya anggota fraksi membuat anggota dewan tidak memiliki ruang kerja pribadi.
“Namun selama ini, tidak ada tindakan lanjut dari provinsi perihal tersebut, Maka kami diam saja. Kalau ada orang yang mau mengambil haknya, ya silahkan. pikiran kami ke depan mudah-mudahan kita bisa membuat kantor DPRD yang baru. Lagipula kantor sekarang sudah tidak memadai untuk dijadikan tempat kerja teman-teman DPRD. Apalagi Dengan bertambahnya 5 anggota dewan,” lanjutnya.
Disamping itu, ia juga menyadari jika hal tersebut sulit dilakukan, mengingat saat ini kondisi keuangan daerah masih belum baik, Dan berharap pemerintah dapat segera keluar dari situasi sulit ini.
“Baik lisan dan tersurat sudah dilakukan, Namun kita menyadari kondisi saat ini tidak memungkinkan. Selain kita masih mengalami keterpurukan ekonomi karena pandemic covid19, Tarakan juga masih mengalami beban hutang pertama yang di ACC BPK adalah Rp 385 miliar, setelah cek percek sekarang, kurang lebih Rp 420 miliar,” ujarnya lebih lanjut.
“Maka dari itu untuk mengadakan fasilitas itu di saat-saat ini saya kira tidak mungkin, karena ada hal yang lebih urgent. mudah-mudahan pandemi covid-19 bisa segera selesai sehingga kita bisa kembali untuk melaksanakan pembangunan,” tutupnya. (imn)
