JAKARTA – Ketua PURT Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hasan Basri, menyatakan kecaman keras terhadap serangan militer Amerika Serikat ke tiga kota di Iran. Menurut Hasan Basri, tindakan tersebut merupakan kriminal negara yang harus ditentang secara kolektif oleh komunitas internasional.
“Atas nama kemanusiaan, kita tentu menolak tegas agresi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Mereka telah bertindak sebagai negara agresor, tak hanya melanggar hukum internasional tetapi mempermalukan seluruh nilai yang mereka gaungkan, terutama tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum,” tegas Hasan Basri dalam pernyataannya.
Ia menilai bahwa demokrasi ala Amerika adalah “sampah” yang tidak pantas dijadikan teladan dunia. Hasan Basri juga menyebut serangan terhadap Iran bukan tindakan sepihak, melainkan bagian dari agenda politik imperialisme yang terus dipertahankan dengan dalih keamanan. “Kita semua tahu ini bukan soal nuklir seperti di Irak dan lainnya, ini hanya cerita belaka yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Setelah itu negara tersebut hancur dan menjadi kaki tangan dari AS,” tambahnya.
Hasan Basri mempertanyakan pernyataan Wakil Presiden AS yang mengklaim tidak menyatakan perang terhadap Iran dan hanya menargetkan program nuklir. Baginya, hal ini jelas menunjukkan bahwa AS mempertahankan kondemnasi global dan melindungi kepentingan Zionis Israel yang sudah kehilangan legitimasi moral di hadapan dunia.
“Ini bukan saja melanggar hukum internasional, namun merupakan penghinaan terhadap akal sehat. Tindakan ini justru menandakan Israel berada di ujung tanduk menghadapi Iran. Ketika Israel melemah, AS maju sebagai algojo. Ini bukan koalisi perdamaian, ini adalah koalisi penjajah,” tukasnya.
Sebagai anggota DPD RI, Hasan Basri menegaskan bahwa sikap diam Indonesia terhadap kondisi ini merupakan penghinaan terhadap misi leluhur bangsa Indonesia terkait konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Ia mendesak pemerintah Indonesia untuk bersikap keras dan transparan dengan memanggil Duta Besar Amerika Serikat, menyampaikan nota protes diplomatik, dan mengambil langkah-langkah konkret di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Jangan hanya prihatin. Saatnya berdiri di barisan korban, bukan di bagian pelaku,” tegasnya.
Hasan Basri mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera menindak AS serta Israel yang melakukan agresi dan pengeboman warga sipil di Iran. Ia juga menuntut perlakuan adil dari masyarakat dunia dalam menyikapi Palestina dan Iran. Ada tiga hal utama yang menjadi tuntutannya pada masyarakat internasional:
Pertanggungjawaban Hukum: Mereka harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Internasional atas pelanggaran HAM dan agresi terhadap negara berdaulat.
Lalu, investigasi Independen: PBB harus membentuk tim investigasi independen atas dampak pengeboman terhadap warga sipil dan kerusakan infrastruktur di Iran.
Hentikan Standar Ganda: Masyarakat internasional harus menghentikan praktik standar ganda dalam menyikapi Palestina dan Iran, serta mulai memperlakukan semua bangsa secara adil.
“Ini bukan saja isu, tetapi moral global. Indonesia tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang berdiri di sisi kemerdekaan dan kemanusiaan,” ujar Hasan Basri.
Ia mengingatkan, jika dunia bungkam saat ini, maka dunia sedang menggali liang kubur bagi prinsip-prinsip keadilan yang selama ini dijunjung tinggi. “Kita tidak boleh menjadi pengecut, hanya berani bicara ketika tidak berisiko. Pancasila dan UUD 1945 menuntut keberanian,” tegasnya.
Hasan Basri menutup pernyataannya dengan mengingatkan amanat konstitusi perdamaian dunia bahwa bangsa Indonesia dipanggil untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. “Itu bukan soal kalimat kiasan, tetapi kalimat kompas moral. Arah negara kita sangat jelas: melawan kezaliman dan mendukung negara di seluruh dunia untuk merdeka, berdaulat, dan adil,” pungkasnya.
