By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Borneo News JournalistBorneo News JournalistBorneo News Journalist
Font ResizerAa
  • Beranda
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Zona Borneo
    • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Pendidikan
    • Kuliner
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Internasional
    • Opini
  • TV Online
Reading: Tantangan Perdagangan Barang BAL PRES di Kaltara, Antara Kebutuhan Masyarakat Perbatasan & Aturan Negata
Share
Font ResizerAa
Borneo News JournalistBorneo News Journalist
  • TV Online
  • Tarakan
  • Bulungan
  • Nunukan
  • Malinau
  • Tana Tidung
  • Zona Borneo
Search
  • Beranda
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Zona Borneo
    • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Pendidikan
    • Kuliner
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Internasional
    • Opini
  • TV Online
KaltaraNunukan

Tantangan Perdagangan Barang BAL PRES di Kaltara, Antara Kebutuhan Masyarakat Perbatasan & Aturan Negata

Redaksi
Last updated: 20 Januari 2025 14:55
Redaksi
Published: 20 Januari 2025
Share
SHARE

BorneoNewsJournalist.co.id, Nunukan 20/01/2025 – Perdagangan barang import Bal Pres menjadi topik hangat di Indonesia. Pemerintah berusaha menemukan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi produksi dalam negeri.

Pemerintah Indonesia terus mengatur kebijakan perdagangan barang import untuk melindungi industri lokal dan mengontrol inflasi. Namun, kebijakan ini seringkali menimbulkan kontroversi.

- Advertisement -
Ad imageAd image

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor barang dan bahan baku pada tahun 2022 mencapai Rp 790,2 triliun. Angka ini menunjukkan ketergantungan Indonesia pada barang impor.

“Kebutuhan akan barang impor masih tinggi, terutama untuk Bal Pres Barang Rombengan, Pemerintah Bisa menerapkan Cukai agar negara bisa mendapatkan pemasukan dari Pajak Hasil dari usaha yang di Jalani Masyarakat ” kata Kordinator Himpunan Perdagangan Lintas Batas Kabupaten Nunukan (HPLB), Suardi.

Suardi menambahkan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan dampak antara kebijakan dan kebutuhan terhadap masyarakat perbatasan.” Tambahnya (Ketua HPLB)

Serahkan Bankeu, Gubernur Harap Parpol Pelopor Penanganan Pandemi
Partai Demokrat Kaltara; Membuka Peluang bagi Kader dan Non-Kader dalam Pilkada 2024
FGD Karhutla Kaltara Dorong Sinergi Lintas Sektor dan Rancangan Perda
Pilkada Tarakan 2024: Tim Relawan Khairul Mengambil Formulir Penjaringan
Dino Andrian Main Fun Mini Soccer Bersama Pemuda Tarakan, Pererat Silaturahmi Lewat Olahraga
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Anda harus masuk untuk berkomentar.

Borneo News JournalistBorneo News Journalist
© 2020 - 2024 - PT. YAFRAN BORNEO MULTIMEDIA | Borneonewsjournalist.co.id
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?